Peran dan elemen-elemen dalam otonomi daerah

Hubungan Pusat dan daerah dapat digambarkan sebagai berikut!!!!

  1. Pemerintah Pusat yang mengatur hubungan antara pusat dan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Perundangan yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Namun dalam pengaturan hubungan tersebut haruslah memperhatikan aspirasi daerah sehingga tercipta sinergi  antara kepentingan Pusat dan Daerah.
  2. Bahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintahan Nasional (Pusat) karena exterbalities (dampak) akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab Negara.
  3. Peran pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak bersifat menentukkan kebijakan makro, melakukan sepervisi, monitoring, evaluasi, control dan pemberdayaan sehingga Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak bersifat pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam menjalankan otonominya Daerah berwenang membuat membuat kebijakan daerah. Kebijakan yang diambil Daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi.

Selain itu, terdapat elemen-elemen dalam Otonomi daerah yang dapat menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah agar dapat berjalan dengan semestinya.

  1. Adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Urusan tersebut merupakan isi otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya.
  2. Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada Daerah
  3. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga Daerah yang bersangkutan.
  4. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah
  5. Adanya usnsur perwakilan yang merupakan perwujudan wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  6. Adanya manajemen pelayanan public agar dapat berjalan secara efisien.

Otonomi Daerah muncul karena telah terjadinya reformasi di Indonesia, dimana masing-masing daerah berhak untuk mengurus sendiri daerah dan kewajibannya masing-masing dengan pemerintah pusat sebagai pengawas yang mengawasi jalannya pemerintahan dan bertindak apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaanya yang dapat merugikan rakyat.

About yulichulai

love and my parents make my life beatiful...
This entry was posted in umum, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s